PUTUSAN HAKIM TERKAIT MASALAH RADD DI PENGADILAN AGAMA DI SUMATERA UTARA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara dalam memutuskan perkara tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan KHI terhadap penyelesaian masalah radd tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini, hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara berbeda pendapat seperti putusan No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn, dalam putusan ini majelis hakim memberikan sisa harta radd kepada bait al-mÄl, berdasarkan pertimbangan bahwa ahli waris yang ada yaitu dua orang istri tidak berhak mendapat radd dikarenakan istri tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, melainkan hanya hubungan perkawinan. Begitu juga hakim mempertimbangkan pasal 191 KHI. Dalam putusan No. 5/Pdt.G/2015/PTA. Mdn yang merupakan putusan banding No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn, majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan putusan sebelumnya, hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan sisa harta kepada ahli waris, yakni dua orang istri. Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan ini adalah pasal 193 KHI yang menyatakan bahwa sisa harta dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing secara berimbang. Pada putusan No. 0125/Pdt.P/2020/PA.RAP Majelis hakim mengambil pendapat al-Muzani dan Ibnu Suraij yang menyatakan bila tidak ada ahli waris furÅ«á¸, dan 'aá¹£abah, harta diberikan kepada żawÄ« al-arhÄm dan seandainya ada ahli waris furÅ«á¸, sisa harta dikembalikan kepada mereka secara radd, tanpa mempertimbangkan keadaan bait al-mÄl. Dan pada putusan No. 189/Pdt.G/2010/PA.Tba dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 yang menyatakan “jika anak hanya terdiri dari anak perempuan dan keturunan anak perempuan lainnya, dan diperlu kan radd atau 'aul, maka dilakukan radd atau 'aulâ€.