MĪṮĀQAN GHALĪẒAN DALAM TAFSIR AḤKĀM

RELEVANSINYA TERHADAP PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER

Abstract

Praktik nikah siri di Indonesia terus menimbulkan perdebatan karena dipandang sah menurut fikih apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun berpotensi menghilangkan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak akibat tidak adanya pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna mīṯāqan ghalīẓan dalam QS. An-Nisā' ayat 21 menurut perspektif tafsir ahkām serta mengkaji relevansinya terhadap kebijakan pemidanaan nikah siri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tafṣīlī. Data primer berupa QS. An-Nisā' ayat 21 serta kitab Aḥkām al-Qur'ān karya al-Jaṣṣāṣ dan Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān karya al-Qurṭubī, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mīṯāqan ghalīẓan merupakan perjanjian agung yang melahirkan tanggung jawab hukum, perlindungan hak, komitmen perkawinan, dan kemaslahatan keluarga. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam fikih melalui pengaturan mengenai mahar, nafkah, larangan tadlīs, serta mekanisme fasakh. Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, konsep tersebut menjadi landasan normatif bagi penguatan kebijakan pencatatan perkawinan dan pemberian sanksi ta'zīr terhadap pelanggaran yang menghilangkan perlindungan hukum bagi perempuan, anak, dan keluarga.