PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PEMASARAN ALAT KONTRASEPSI SECARA BEBAS DI MINI MARKET DITINJAU DARI SAAD AL-DZARI’AT

Indana Zulfah,1 Cahaya Permata2
 Fakultas Syariah dan Hukum, UINSU
Indanazulfah959@gmail.com

ABSTRACT
Contraceptives are tools that are often used by most people because they have great benefits. This study examines the use of contraceptives freely in mini markets. The process of collecting data is done through literature study, interviews, and the results of interviews that have been analyzed. Contraception is defined as a device used to prevent pregnancy. Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. Saad Al-Dzarī’ah is a mujtahid's attempt to impose a prohibition on a legal phenomenon which is basically permissible. This method is preventive in nature. That is, everything whose original law is permissible, but will lead to mafsadat, then the law can turn into makruh and even unlawful. Saad Al-Dzarī‟ah is the study of ushul fiqh which means to prevent/welcome something that becomes a path of damage, clogs a path that can convey someone to damage.
Keywords: Contraceptive Devices, Child Protection, Saad Al-Dzari'ah
ABSTRAK
Alat kontrasepsi adalah alat yang sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat karena mempuyai manfaat yang besar. Penelitian ini mengkaji penggunaan alat kontrasepsi secara bebas di mini market. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan hasil wawancara yang telah dianalisis. Kontrasepsi diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saad Al-Dzarī‟ah merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu fenomena hukum yang pada dasarnya mubah. Metode ini bersifat pencegahan. Artinya, segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada kemafsadatan maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram. Saad Al-Dzarī‟ah adalah kajian ushul fiqih yang bermakna mencegah/menyambut sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan.
Kata Kunci : Alat Kontrasepsi, Perlindungan Anak, saad Al-Dzari’ah.

A.	PENDAHULUAN
Secara umum yang dimaksud dengan Anak adalah hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak. (Wahyudi, 2020). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Indonesia, 2014. ) Anak merupakan generasi penerus dari orangtua yang membutuhkan perhatian, bimbingan serta arahan dari kedua orangtuanya. Orangtua harus mempersiapkan pendidikan dan lingkungan yang baik bagi anaknya, sehingga anak dapat menjadi generasi penerus yang diharapkan keluarga, terutama orang tuanya sendiri. Sebagaiman Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi.:
“Yang Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.  (Indonesia, 2014. )
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Dalam konteks sosiologi bahwa salah satu permasalahan sosial yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat kita adalah pergaulan bebas. Faktor yang menyebabkan pergaulan bebas, diantaranya adalah faktor lingkungan dan faktor mudahnya akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi kondom. Hal-hal yang sering terjadi dilapangan pada masa sekarang banyak anak-anak menyalahgunakan pergaulan menjadi pergaulan bebas. Maka dari itu banyaknya terjadi pergaulan bebas di kalangan remaja ini menyebabkan terjadinya kebebasan masa remaja dalam hal apapun. Seperti yang akan penulis bahas dalam penelitian penulis ialah tidak adanya regulasi hukum terkait pemasaran alat kontrasepsi secara bebas dan juga  peraturan pemerintah yang berpedoman pada hal perlindungan anak di bawah umur terkait penyalahgunaan alat kontrasepsi kondom.
Seperti halnya, tidak tercantumnya ketentuan-ketentuan pembeli harus dengan menujukkan identitas pembeli minimal dengan memperlihatkan KTP bagi yang sudah mempunyai dan sudah dikatakan tidak anak-anak lagi, atau bahkan bukti sudah menikah sebagai contoh melihatkan identitas kartu menikah. Sebagai pencegahan agar anak-anak tidak terlalu bebas mendapatkan kondom dan terjerat dengan pergaulan bebas yang mengakibatkan nantinya dengan secara bebas pemasaran alat kontrasepsi kondom maka secara mudahnya anak-anak melakukan seks bebas sebagai antisipasinya mereka menggunakan alat kontrasepsi kondom.
Di kota Medan secara realitasnya sesuai observasi yang penulis lakukan ditemukan bahwa peredaran kondom diantaranya melalui pemasaran di Alfamart dan Indomaret di lakukan secara bebas. Tidak peduli siapa yang membeli dan diperuntukan untuk kepentingan apa. Ketika kondom itu dijual secara bebas, yang muncul adalah kekhawatiran terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah baik dari pandangan hukum agama maupun hukum positif di Indonesia. Peneliti sudah mencoba membeli alat kontrasepsi tersebut. Pada saat peneliti membeli kasir alfamart tersebut sama sekali tidak ada menanyakan alat kontrasepsi kondom yang saya beli untuk apa, bahkan kasir alfamart tersebut juga tidak ada meminta identitas saya sebagai hal nya kepantasan untuk dapat membeli alat kontrasepsi tersebut.
Penggunaan kondom tersebut terindikasi dilakukan untuk melakukan seks bebas, mereka berasumsi bahwa dengan memakai kondom dapat mencegah terjadinya kehamilan. Penulis menemukan beberapa pembeli yang belum menikah. Ketika ditanyakan penggunaan kondom itu, mereka mengatakan, “ biasalah kak pura-pura tidak tau aja iya”. (N.N, Hari sabtu, 25 Juni 2022, pukul 10.30.) Jawaban ini menambah keyakinan penulis terhadap dugaan penyalahgunaan kondom tersebut. Pada tataran kesadaran pelaku remaja dan anak-anak, mereka berada pada kondisi kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap bahaya free sex yang semakin tidak terkendali sebagaimana yang dikhawatirkan oleh masyarakat. (Remaja, 2020) Tambah lagi pemasaran kondom di Alfamart dan Indomaret dijual secara bebas yang ditempatkan di etalase yang menjadi pusat perhatian dan juga berdampingan dengan coklat Silver Queen dan juga Kinder Joy yang dapat di jangkau dari meja kasir  oleh pembeli. 
Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pergaulan bebas atau seks bebas memiliki hubungan erat dengan alat kontrasepsi kondom yang dijual belikan secara bebas tanpa adanya penindakan tegas.. Sebelum munculnya alat kontrasepsi kondom, di masa Rasulullah SAW telah terjadi suatu tindakan menghindari kehamilan dengan cara alami yang dilakukan para sahabat dan biasa disebut ‘Azl. ‘Azl adalah mengeluarkan sperma laki-laki diluar vagina wanita dengan bertujuan mencegah kehamilan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:
“Yang Artinya :Dari Jabir Berkata: Kami melakukan ‘Azl di masa Nabi SAW sedang Al-Qur‟an turun. (HR Bukhari no, 5209)”.
Pada pra miniriset penulis melihat langsung Kasir Alfamart dan Indomaret dalam melayani pembeli alat kontrasepsi kondom, menyerahkannya begitu saja tanpa ada persyaratan administrasi sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bukankah hal ini sangat disayangkan apabila kondom tersebut diberikan pada orang yang tidak tepat, apalagi jika diketahui kondom tersebut digunakan oleh pembeli bukan pada tempatnya, dalam artian untuk berzina. Apabila ditinjau dari prespektif Saddudz Dzaria’i hal tersebut harus dilegal. Saad Al-Dzaria’i adalah suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan tetapi dikhawatirkan menuju pada kemafsadatan. Atau dengan kata lain adalah mencegah sesuatu yang halal karena menjadi sebab timbulnya kemafsadatan. (Syafe’i, 2010)
	Atas dasar penjelasan diatas tujuan penulis membuat penelitian ini yaitu mengetahui faktor penyebab dan dampak pemasaran alat kontrasepsi secara bebas di mini market kota medan Untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak pemasaran alat kontrasepsi secara bebas di mini market terhadap anak ditinjau dari saad al- dzari’at.
Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan di dalam KUHP yakni pelarangan peredaran kondom dengan tujuan penyalahgunaan. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) di atur bahwa : Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang digunakan dalam penelitian  kepustakaan (library reseach).
B.	HASIL PEMBAHASAN
1.	Perlindungan Anak 
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. (Indonesia, 2014. ) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) justru mendorong pemerintah memberikan perlindungan substantif bagi anak, salah satunya membatasi peredaran dan akses alat kontrasepsi termasuk kondom agar tidak terlalu bebas diakses anak-anak dan orang yang masih dikatakan remaja.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mempunyai usulan bahwa sebaiknya alat kontrasepsi dalam hal ini kondom tidak dijual bebas kepada remaja yang masih di bawah 18 tahun, seharusnya penjualannya dibatasi hanya kepada orang dewasa saja sedangkan untuk remaja jangan diizinkan (Indonesia K. P., 2020).
Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan suatu perwujudan kewajiban negara dalam melaksanakan keterikatan secara yuridis sebagai akibat dari ratifikasi hukum internasional. Dalam proses penyusunan undang-undang tersebut menjadikan Konvensi Hak Anak sebagai rujukan utama, selain norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia. secara politis, negara memiliki kewajiban secara aktif mengembangkan sistem yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, konvensi mengharuskan kepada negara menjadikan untuk menjadikan prinsip nondiskriminasi, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak harus masuk dalam perencanaan nasional dan kebijakan di pemerintah dan lembaga legislatif menjamin penyediaan anggaran yang memadai untuk pelayanan kesejahtreraan bagi anak. (O’Donnell, 2006).
2.	Teori Sadd aż-Żarī’ah 
Aż-Żarī’ah dari segi bahasa memiliki arti jalan yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam istilah uṣūl al-fiqh, yang dimaksud dengan aż-Żarī’ah adalah sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara’, baik yang haram ataupun yang halal. 
Sadd aż-Żarī’ah merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu fenomena hukum yang pada dasarnya mubah. Metode ini bersifat pencegahan. Artinya, segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada kemafsadatan maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram. (Shidiq, 2011)
Sadd aż-Żarī’ah adalah kajian ushul fiqih yang bermakna mencegah/menyambut sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Maksudnya, Sadd aż-Żarī’ah ialah menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah/disumbat agar tidak terjadi kerusakan. (Uman, 2000).
3.	Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas Di Mini Market
Pemasaran alat kontrasepsi kondom di minimarket Seperti yang telah diketahui oleh kalangan masyarakat yang mengunjungi ataupun berbelanja di minimarket yang berupa pada umumnya, bahwa salah satu alat kontrasepsi yang berupa kondom tersebut dijual belikan dan juga  diletakkan secara terang-terangan di depan kasir bahkan dijadikan satu rak dengan makanan ringan sejenis cungky bar, silver queen, permen atau sejenis lainnya. Yang mana makanan tersebut sering kali dijangkau dan diperhatikan olh anak-anak terkhusus remaja yang masih di bawah 17 tahun.
Apabila yang membeli kondom itu adalah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah, kemungkinan besar kondom itu sendiri kecil kemungkinan untuk disalahgunakan. Akan tetapi bila yang membeli kondom itu sendiri adalah kalangan remaja atau anak-anak yang masih di bawah umur dan belum menikah, maka kemungkinan besar kondom itu sendiri akan disalahgunakan. Tentu hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dan keprihatinan bagi orang tua dan merupakan salah satu perbuatanan yang dapat merugikan serta meresahkan bagi kalangan masyarakat pada umumnya.
Untuk harga kondom itu sendiri beraneka ragam. Ada yang dijual dengan harga sepuluh ribu rupiah, ada yang dijual dua puluh ribu rupiah dan ada pula yang dijual dengan harga yang sangat mahal, dari tingkat ratusan bahkan sampai jutaan. 
Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa suatu wawasan keilmuan dalam hal pemasaran alat kontrasepsi kondom secara bebas yang terjadi di Minimarket tidak terdapat penindakan yang tegas dari pihak Minimarket itu sendiri. Dan tak menutup kemungkinan di Alfamart, Indomaret atau di toko-toko kecil lainnya akan terjadi hal-hal serupa yang telah terpapar dalam judul jurnal ini.
Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin dr. Dewi Inong Irana meminta pemerintah melakukan evaluasi penjualan alat kontrasepsi di minimarket. “Salah satu permasalahan yang diangkat adalah seks bebas, Kondom yang dijual bebas di minimarket dan supermarket disinyalir menjadi penyebab tingginya angka seks bebas di masyarakat.” "Kondom tidak bisa mencegah penularan HIV-AIDS tapi justru menjadi sarana untuk melegalkan seks bebas di kalangan masyarakat," katanya. Sebaiknya kondom hanya dijual di apotek, dan yang membeli sudah ber-KTP dan menikah," sarannya. (PKS, n.d.)
4.	Pengaturan Pemasaran Alat Kontrasepsi Di Indonesia
UU Perlindungan Anak menegaskan larangan perkawinan usia anak-anak. Padahal perkawinan itu pada dasarnya legal. Kalau yang legal saja untuk anak-anak dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang, apalagi hubungan seks bebas,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 52 Tahun 2009  pasal 543 menyebutkan:
“bahwa Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah”.
KUHP tersebut telah melarang upaya mempertunjukkan, menawarkan, untuk diperjual belikan baik dengan kata-kata ataupun tulisan akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak tiga ribu rupiah. Senada dengan ini, Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada pasal 27 mengandung larangan yang menjelaskan:
“Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yang ditetapkan”.
Undang-Undang ini memperjelas ketentuan yang ada di dalam KUHP yakni pelarangan peredaran kondom dengan tujuan penyalahgunaan. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) di atur bahwa : Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini memberikan penegasan bahwa Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur pengadaan dan penyebaran terhadap alat kontrasepsi termasuk kondom yang menjadi pemasaran oleh karyawan Mnimarket secara bebas. Hal ini sejalan dengan permasalahan yang sampai saat ini semakin maraknya pemasaran alat kontrasepsi di kalangan remaja terutama kondom.
Dari uraian beberapa peraturan mengenai penjualan alat kontrasepsi kondom yang sudah di jelaskan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur mengenai regulasi upaya perlindungan anak dalam membetasi penjualan alat kontrasepsi kondom yang di jual secara bebas di minimarket di Indonesia.

5.	Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas Di Mini Market Ditinjau Dari Saad Dzari’ah
Pemasaran alat kontrasepsi kondom secara bebas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Minimarket menjadi suatu keresahan karena terdapat kejanggalan yang belum menemukan titik kejelasan terhadap praktik jual beli kondom secara bebas ini apakah diperbolehkan atau tidak oleh Syariat Islam. Yang menjadi permasalahan dalam praktik jual beli ini adalah barang yang diperjual belikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbuatan yang melanggar Syariat Islam apabila diperjual belikan secara bebas tanpa adanya batasan-batasan tertentu untuk pembeli barang tersebut. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Maka masalah ini dapat ditinjau dengan menggunakan metode ijtihad Saad Dzari’ah.
Dalam pembahasan kali ini, penulis akan mencoba memfokuskan pembahasan guna dapat menyentuh kasus yang diangkat. Dengan pengelompokan saad dzarî’ah kepada beberapa segi sebagai berikut:
a. Dengan memandang kepad akibat (dampak) yang ditimbulkannya, ibn Qayyim membagi Sadd adz-dzarî’ah menjadi empat, yaitu: (Syarifuddin, 2008)
1) Sadd adz-dzarî’ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa kepada kerusakan tata keturunan.
2) Sadd adz-dzarî’ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja mencaci sembahan agama lain. Nikah itu pada dasar hukumnya adalah boleh, namun dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi halal, maka tidak boleh. Mencaci sembahan agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah: namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah, maka menjadi terlarang hukumnya.
3) Saad dzarî’ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan dalam masa ‘iddah yang baru mengalami kematian suaminya. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, 
tetapi ketika dilakukannya berhias justru menjadikan ‘iddah nya menjadi lain hukumnya.
4) Saad dzarî’ah yang awalnya ditentukan mubah hukumnya, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil di banding kebaikannya. Contoh laki-laki melihat wajah perempuan saat dipinang.
b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi 
sadd adz-dzarî’ah menjadi empat macam, yaitu: (Syarifuddin, 2008) 
1) Saad dzarî’ah yang membawa kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan saad dzarî’ah itu tidak dihindarkan pasti terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.
2) Saad dzarî’ah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau saad dzarî’ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. 
3) Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras: namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras. Demikian pula menjual pisau kepada penjahat tersebut, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.
4) Saad dzarî’ah membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini bila saad dzarî’ah itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang. Umpamanya jual beli kredit, Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.
5) Saad dzarî’ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.
Dalam teori sadd adz-dzarî’ah hukum jual beli, dalam kasus alat kontrasepsi hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Dengan ketentuan bahwa alat kontrasepsi digunakan oleh orang yang belum berhak/legal menggunakannya. Ketika pengguna adalah orang yang legal secara Hukum Islam maka hukumnya boleh. Atau dapat menggunakan konsep fath dzarî’ah.Sebab ketika diperbolehkan, menjual kepada yang belum berhak maka akan berdampak semakin tingginya nilai tidak keperawan dan keperjakan seorang remaja diakibatkan hubungan seks. Meskipun tidak hamil, tapi menurut penulis ini adalah suatu keadaan yang sangat merugikan. Baik bagi remaja, orang tua, dan kehidupan sosial. Sebab perjaka dan perawan merupakan hal yang sensitif dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebab berhubungan badan tidak dalam ikatan perkawinan dilarang dalam hukum Islam, dan berpengaruh terhadap perlindungan anak terhadap alat kontrasepsi secara bebas di mini market.
6.	KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:
1.	Samapai saat ini, Di Indonesia Belum ada ketetapan hukum yang mengatur mengenai Regulasi upaya perlindungan anak dalam membatasi pemasaran alat kontrasepsi kondom secara bebas di Minimarket.
2.	Dalam teori saad al-dzarî’ah sebagai upaya perlindungan anak dalam pencegahan akibat dari pemasaran alat kontrasepsi secara bebas menyatakan hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Dengan ketentuan bahwa alat kontrasepsi tersebut digunakan oleh orang yang belum berhak/legal menggunakannya. Ketika pengguna adalah orang yang legal secara Hukum Islam maka hukumnya boleh.
3.	Mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 52 Tahun 2009  pasal 543 perlu adanya penegasan terkait pemasaran alat kontrasepsi secara bebas di Minimarket agar anak yang masih berusia di bawah 18 tahun tidak dengan bebas mengakses alat kontrasepsi kondom tersebut untuk penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, K. P. (2020). KPAI Usulkan Kondom Hanya Dapat Diakses Orang Dewasa.
Indonesia, R. (2014. ). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sidang Paripurna DPR RI. Senayan: Lembaran Negara.
N.N. (Hari sabtu, 25 Juni 2022, pukul 10.30.). Hasil wawancara. Medan.
O’Donnell, D. (2006). Perlindungan Anak: Sebuah Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat [Child Protection, a handbook for Parlimentarians. Jakarta: Optima.
PKS. (n.d.). Retrieved from https://pks.id/content/di-fgd-pks-dokter-ini-minta-evaluasi-penjualan-alat-kontrasepsi-di-minimarket. 
Remaja, A. k. (2020). Retrieved from http://fattah_fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail
Shidiq, S. (2011). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.
Syafe’i, R. (2010). Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia.
Syarifuddin, A. (2008). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.
Uman, C. (2000). Ushul Fiqih 1. Bandung: CV Pustaka Setia.
Wahyudi, T. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Dialektika Hukum No.1, 58.