STATUS HUKUM NIKAH MUT’AH DALAM PERSPEKTIF MAHMUD SALTUT DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA
Oleh:
Liky Faizal
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
likyfaizal@radenintan.ac.id
Abd. Qohar
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
abdul.qohar@radenintan.ac.id

Abstrak
Studi ini mengkaji pemikiran Mahmud Syaltut mengenai keabsahan hukum nikah mut’ah serta kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Rumusan pada makalah ini adalah bagaimana hukum nikah mut’ah dalam perspektif Mahmud Syaltut dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia?. Adapun tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui hukum nikah mut’ah dalam perspektif Mahmud Syaltut dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif, penelitian pustaka (library research), teori sad-dzariah, pendekatan filosofis untuk memudahkan penulis untuk pengumpulan dan pengolahannya. Analisis data menggunakan teori dan pendekatan tersebut secara bertahap dan berlapis menggunakan grounded research, yakni peneliti menganalis fenomena nikah Mut’ah  yang terjadi dengan teori kritik nikah Mut’ah Mahmud Syaltut. Hasil penelitian, Mahmud Syaltut memberikan pandangan mengenai perkawianan, mensyaratkan adanya niat untuk hidup menetap bersama selamanya, sehingga Mahmud Syaltut memberikan pemahaman bahwa nikah mut’ah dipandang haram, karena tidak mencukupi syarat yang disebutkannya.  Keharaman nikah Mut’ah yang dirumuskan oleh Mahmud syaltut sejalan dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 yang menegaskan bahwa perkawinan itu bukanlah bersifat sementara tetapi untuk selamanya yang tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga sakînah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi isi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, itu seolah memberikan penafsiran akan sahnya nikah mut’ah, padahal konsep perkawinan mut’ah bertentangan dengan KHI dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut. Sehingga diperlukan adanya perbaikan didalam undang-undang perkawinan, agar “perkawinan harus dicatatkan” tertuang di dalam rukun perkawinan pada perumusan Undang-Undang Perkawinan.

Kata Kunci: Nikah Mut’ah, Perspektif, dan Mahmud Syaltut

Abstract
The study examines Mahmud Syaltut's thoughts on the validity of the mut'ah marriage law and its contribution to the reform of family law in Indonesia. The formulation in this paper is how is the law of mut'ah marriage in the perspective of Mahmud Syaltut and its contribution to the reform of family law in Indonesia? The purpose of his duties is to see the law of mut'ah marriage from Mahmud Syaltut's perspective and its contribution to the reform of family law in Indonesia. Research using qualitative methods, literature research, sad-dzariah theory, a philosophical approach to make it easier for writers to follow and process. The data analysis used the theory and approach in stages and layers using grounded research, namely the researcher analyzed the phenomenon of mut'ah nikah that occurred with Mut'ah Mahmud Syaltut's theory of criticism of marriage. The results of the study, Mahmud Syaltut gave a view on marriage, requiring an intention to stay together, so that Mahmud Syaltut gave an understanding that mut'ah marriage was seen as haram, because it did not meet the requirements. The prohibition of the Mut'ah marriage which was formulated by Mahmud syaltut in line with the objectives of marriage as stated in the Compilation of Islamic Law Chapter II Article 2 which states that marriage is temporary but for eternity whose ultimate goal is to form a family of sakînah, mawaddah and rahmah. However, the content of Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974, which reads "Marriage is legal, is carried out according to the law of each religion and belief", as if it provides an interpretation of the validity of mut'ah marriage, even though the concept of marriage is mut'ah. contrary to KHI and the purpose of marriage waved by Mahmud Syaltut. So that there is a need for improvements in the marriage law, so that "marriage must be registered" is contained in the pillars of marriage in the formulation of the Marriage Law.

Keywords: Nikah Mut'ah, Perspective, and Mahmud Syaltut
PENDAHULUAN 
	Kondisi perkembangan zaman saat ini terus mengalami perubahan. Perubahan zaman demikian dicontohkan dengan seperti maraknya penawaran perbaikan dan pembaharuan, pergaulan bebas antara pria dan wanita, jauhnya seorang suami dari istri karena sebab menuntut ilmu, bekerja keluar kota/luar negeri, tidak mampunya seorang laki-laki melakukan pernikahan sebab alasan finansial, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, tuntutan lingkungan hidup yang serba materialistik, atau karena seorang yang tinggal di kota-kota besar dengan pergumulan kehidupan yang hedonis dan usianya telah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Kondisi-kondisi demikian yang sering dijadikan pijakan para pelaku nikah Mut’ah. Sesungguhnya kondisi/alasan demikian harus dipertimbangkan secara matang dan sebijaksana mungkin apakah dapat dijadikansebagai dasar diperbolehkannya untuk melakukan nikah Mut’ah seperti yang dikatakan sebagian besar ulama Syi’ah, terutama Syi’ah Imāmiyyah dan Rafīḍah.(Hamdani, 2008)
Di Indonesia sendiri kasus nikah mut’ah tidak kalah fenomenal dengan adanya “kampung cinta” seperti yang tertulis pada harian Jawapos.com 6 November 2016. Fenomena kawin kontrak di Puncak Bogor kian memprihatinkan. Hasil riset Balitbang Kementerian Agama (Kemang) secara garis besar ada dua jenis kawin kontrak. Salah satunya yang sudah menyimpang.(“Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor Kian Memprihatinkan,” n.d.)
Berdasarkan dalil-dalil yang digunakan, terlihat bahwa pendapat pro dan kontra mut’ah tersebut sama-sama kuat dari segi istidlalnya.(Purwanto, 2013) Secara normatif, keduanya didasarkan pada alQur’an, al-Sunnah, pendapat sahabat dan dalil rasional. Secara kaidah ijtihad, sebenarnya ada jalan keluar jika terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu dengan cara jam’u, tarjih, naskh dan mauquf.(Purwanto, 2008)
	Hampir seluruh ulama Sunni memandang nikah Mut’ah sebagai salah satu bentuk nikah yang diharamkan dalam Islam berdasarkan al-Qur’an, Hadis sahih dan akal. Hal ini disebabkan dalam pemikiran mereka bahwa pernikahan yang diperintahkan (diperbolehkan) di dalam al-Qur’an adalah nikah permanen. Hadis Rasul juga menunjukkan keharamannya dengan ungkapan penegas “sampai hari kiamat” dan alasan-alasan logika yang lain. Sahabat Umar ibn Khattāb, juga mengharamkan nikah Mut’ah dengan ucapan “dua mut’ah yang dahulu dihalalkan di zaman Rasulullah Saw, sekarang aku haramkan dan pelakunya akan dihukum, keduanya adalah Mut’ah wanita dan Mut’ah haji”. Pengharaman nikah ini dengan penunjukan beberapa riwayat. (Jannati, 2007) Kemudian, beberapa hadis yang menjelaskan tentang hukum haramnya nikah Mut’ah juga banyak, diantaranya dalam kitab Ṣahīh Bukhāri bab 38 tentang Maghāzi dan nikah, Ṣahīh Muslim bab nikah dan lainya. Demikian juga halnya pendapat para Imam Mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali serta jumhur sahabat dan tabiin.
Salah satu tokoh yang memiliki pemikiran mengenai nikah mut’ah yaitu Mahmud Syaltut. Mahmud Syaltut adalah salah satu ulama besar yang pernah berjaya pada pertengahan abad ke-19, bahkan buah pikiranya yang terukir dalam beberapa karya tulis telah banyak memberi perubahan pada perkembangan disiplin ilmu keislaman.(Putri, 2019) Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan rumusan masalah, bagaimana hukum nikah mut’ah dalam perspektif Mahmud Syaltut dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia?. Adapun tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui hukum nikah mut’ah dalam perspektif  Mahmud Syaltut dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.

Metode Penelitian
	Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Data dan sumber data adalah berupa referensi primer terkait kritik nikah Mut’ah yang digagas oleh Mahmud Syaltut. Peneliti juga menyuguhkan referensi-referensi sekunder guna memperkuat wacana nikah Mut’ah. Teknik pengumpulan data disajikan dengan dokumentasi, yakni peneliti berusaha mencari wacana kritik nikah Mut’ah  dan mengkalasifikasikan secara sistematis. Langkah terakhir adalah analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan grounded research, yakni peneliti menganalis fenomena nikah Mut’ah  yang terjadi dengan teori kritik nikah Mut’ah Mahmud Syaltut.

PEMBAHASAN
Nikah Mut’ah
	Nikah Mut’ah berasal dari derivasi kata “mata’a, yamta’u, mat’an, mut’atan”, yang bermakna asal “bersenang-senang”. Sedangkan kata “mata’un dan muta’un” bermakna “sesuatu yang dapat membawa kesenangan”. Kata ini dalam istilah fiqh, dapat memiliki tiga implikasi makna yang berbeda. Pertama, Mut’ah dapat diartikan sebagai pemberian suami kepada istrinya yang telah ditalak. Kedua dan ketiga, dalam istilah hadis, Mut’ah juga disebut dengan dua nama, yaitu “mut’atu al-hajj” yang berarti “haji tamattu’” dan “mut’atu al-nisā’” yang berarti “nikah Mut’ah”. Sesuai dengan namanya “Mut’ah” (bersenang-senang), maka Mut’ah ini dapat dimaksud untuk bersenang-senang, enggan bersusah payah.(RaIs, 2014) 
	Syaikh Muḥammad Alī al-Ṣabūnī mendefinisikan nikah Mut’ah, yaitu seorang laki-laki yang menyewa seorang wanita dengan memberikan mahar sampai waktu yang telah ditentukan atas kesepakatan bersama, yang telah dibatasi waktunya baik satu hari, seminggu maupun sebulan ataupun lebih, kemudian wanita itu ditinggalkan setelah batas waktunya habis.(Ash-Shobuni, n.d.)
	Dengan demikian, nikah Mut’ah bisa dikatakan sebagai kawin kontrak yaitu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk suatu masa yang mereka sepakati bersama dengan upah tertentu. Nikah ini memang pernah diperbolehkan Rasulullah Saw sebelum syariat Islam ini mapan. Namun diperbolehkanya pun hanya dalam perjalanan dan peperangan, kemudian dilarang dan diharamkan untuk selamanya.(Yusuf Qaradhawi, 2012)
Sejarah Nikah Mut’ah
Salah satu keistimewaan hukum Islam adalah penetapan hukumnya sesuai dengan keadaan umat yang menjadi sasaran hukum tersebut. Hal ini juga berlaku pada proses penetapan hukum kawin mut’ah yang tidak sekaligus diharamkan sejak awal Islam. Kawin mut’ah yang merupakan warisan tradisi jahiliyah ini pada masa awal Islam pernah dibolehkan oleh Rasulullah Saw. dalam keadaan tertentu seperti ketika melakukan perjalanan jauh dan peperangan. Kemudian setelah masa transisi terlewati dan iman umat Islam sudah semakin kuat baru diharamkan. Namun sebelum dilarang secara permanen tercatat bahwa perkawinan mut’ah ini melewati beberapa kali perubahan hukum. Pelarangan pertama terjadi pada waktu perang Khaybar kemudian dibolehkan secara terbatas pada waktu penaklukan Mekah (Fath Makkah/Perang Awthas) dan setelah itu dilarang untuk selamanya.(RaIs, 2014)
Nikah mut’ah diperkenalkan pada masa awal pembentukan ajaran Islam, sebelum syariat Islam ditetapkan secara lengkap. Nikah mut’ah diperbolehkan pada hari-hari permulaan sewaktu seseorang melakukan suatu perjalanan atau ketika orang sedang bertempur melawan musuh.Alasan mengapa diperkenankan adalah bahwa orang-orang yang baru memeluk Islam tengah mulai masa peralihan dari Jahiliyah kepada Islam. Pada masa Jahiliyah, perzinahan merupakan hal yang sangat wajar sehingga ia tidak dianggap suatu dosa. Lalu turunlah larangan Islam tentang bunga (al-Riba’) dan minuman keras (al-Khamar) secara bertahap, karena masyarakat telah akrab dengan hal-hal tersebut, sedangkan mut’ah hanya diperkenankan pada masa awal karena orang-orang berjuang di medang tempura atau “Gihazwat”.Mereka yang imannya masih lemah mencoba melakukan zina semasa perang itu. Sedangkan rang yang kuat imannya menahan keinginannya dengan keras untuk mengendalikan hawa nafsunya. (Muhammad, 2004)
 Adapun hikmah yang bisa dipetik dari proses nâsikh mansûkh ini adalah pembelajaran bagi umat bahwa Islam sangat memperhatikan kesiapan umat untuk mematuhi suatu aturan yang ditetapkan terutama menyangkut larangan sehingga aturan itu benar-benar dipatuhi. Masa awal dakwah Islam adalah masa transisi dari budaya jahiliyah yang permisif pada budaya Islam yang beradab dan berakhlak mulia. Di zaman jahiliyah perzinaan tidak dilarang dan merupakan bagian dari kebiasaan pada umumnya masyarakat sehingga seorang laki-laki bisa saja melakukan hubungan tanpa kawin dengan perempuan yang diinginkannya. Kemudian Islam datang dengan membawa aturan yang membatasi kebolehan seseorang bergaul hanya dengan isteri dan budaknya. Sementara itu dalam waktu bersamaan, untuk dakwah dan penyiaran Islam, ada kewajiban Muslim untuk pergi berperang yang membuat mereka jauh dari isterinya dalam waktu yang lama. Hal ini bisa menyebabkan yang masih lemah imannya kembali pada kebiasaan buruk di zaman jahiliyyah yaitu berzina dengan perempuan yang mereka temui. Di sisi lain, yang kuat imannya tetapi sulit membendung nafsu bermaksud untuk mengebiri diri karena takut jatuh pada perzinaan yang diharamkan. Untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh pasukan maka Nabi Saw membolehkan kawin mut’ah sebagaimana yang disebutkan dalam Hadis riwayat Bukhârî dan Muslim dari Ibn Mas’ûd berkata:(Al-Syawkânî, n.d.)
“ Kami pernah berperang (Gihazwat) bersama Rasulullah SAW dan kami tidak menyertakan kaum wanita. Maka kami bertanya kepada beliau, apakah kami boleh mengebiri diri kami sendiri?Rasulullah SAW melarang kami melakukan hal yang demikian itu, dan mengizinkan kami mengawini wanita untuk beberapa waktu tertentu dengan memberinya pakaian”.
Dari Hadis ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin mut’ah bukanlah kebolehan longgar yang bisa dimanfaatkan di sembarang waktu dan oleh setiap orang. Kebolehan ini ada untuk mengatasi problem yang terjadi pada waktu sulit, dalam hal ini perang misalnya, dan kebolehan ini juga bukan hukum asal tetapi rukhsah atau keringanan yang dibutuhkan dalam keadaan sulit seperti dijelaskan oleh Ibn ‘Abbâs ketika menjawab pertanyaan seseorang tentang masalah ini:(Al-Syawkânî, n.d.)
“Aku bertanya kepada Ibn ‘Abbâs tentang kawin mut’ah dengan seorang perempuan maka dia membolehkannya (memberikan rukhsah). Kemudian seorang bekas hamba (budak)nya bertanya: “Apakah yang demikian itu dalam keadaan terpaksa dan karena sedikitnya jumlah perempuan atau keadaan sulit lainnya?”, Ibn ‘Abbâs menjawab: “Ya!”.
Kemudian setelah tahapan transisi ini terlewati maka Rasulullah Saw. mengharamkan kawin mut’ah ini untuk selamanya sebagaimana disebutkan dalam Hadis Riwayat Bukhârî. Dalam Hadis ini dijelaskan:(Al-Syawkânî, n.d.)
“Dari Sabûrah al-Juhanî, sesungguhnya ia pernah berperang bersama Nabi Saw pada waktu peperangan penaklukan Mekah (fath makkah). Kami berada di sana (berperang) selama lima belas hari. Rasulullah Saw. mengizinkan kami untuk kawin mut’ah dengan perempuan. Kemudian Sabûrah berkata: “Aku tidak pernah keluar dari Mekah hingga Rasulullah Saw. mengharamkannya”. Dan pada satu riwayat lain disebutkan bahwa: Sesungguhnya ia pernah bersama Nabi Saw, lalu Nabi bersabda: “Hai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu melakukan kawin mut’ah dengan perempuan. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal (kawin) itu sampai hari kiamat. Karena itu, siapa saja yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan jalan mut’ah hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu(mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka”.  (H.R. Bukhârî)
Berdasarkan Hadis lain dari Sabûrah juga disebutkan bahwa: “Rasulullah Saw. menyuruh kami untuk kawin mut’ah pada tahun (waktu) penaklukan (Mekah), ketika kami masuk kota Mekah kemudian kami tidak keluar dari Mekah hingga Rasul melarang kami darinya (kawin mut’ah)”.(Al-Syawkânî, n.d.)
Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa kawin mut’ah awalnya dibolehkan kemudian dilarang pada perang Khaybar, kemudian dibolehkan lagi pada waktu penaklukkan Mekah dan kemudian setelah itu Rasulullah.Saw. melarang untuk selamanya. Inilah pendapat yang dipegang oleh Imâm Syâfi’î, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sâbiq, beliau berkata: “Tidak pernah saya mengetahui sesuatu yang dihalalkan Allah Swt. lalu diharamkan-Nya, lalu dihalalkannya, kemudian diharamkannya lagi kecuali soal mut’ah”. Sementara yang lain berpendapat kalau demikian berarti terjadi nasakh (pembatalan) hukum dua kali. Hal seperti itu tidak pernah dikenal dalam syariat.

Nikah Mut’ah Menurut Mahmud Syaltut
	Mahmud Syaltut adalah salah satu ulama besar yang pernah berjaya pada pertengahan abad ke-19, bahkan buah pikiranya yang terukir dalam beberapa karya tulis telah banyak memberi perubahan pada perkembangan disiplin ilmu keislaman.(Badwi, 2013)  Syaltut lahir di sebuah wilayah perkampungan Minyat bani Mansur, distrik Ittay al-Barut wilayah provinsi daerah Buhaira Mesir pada tanggal 23 April 1893 M. Syaltut berhasil menyelesaikan studinya di Universitas al-Azhar pada tahun 1918 M dengan meraih predikat al-Syahādah al-‘Ăliyyah al-Nizāmiyyah, suatu penghargaan tertinggi dari al-Azhar atas prestasi yang dicapainya selama studi.(Al-Bayumi, 1968)
	Menurut Syaltut, perbedaan pendapat merupakan sesuatu hal yang wajar asal tidak sampai terjerumus ke arah ta’aṣṣub mazab yang oleh Syaltut sendiri sangat ditentang. Hukum nikah Mut’ah atau kawin kontrak saat ini berlangsung kepada kaum Syi’ah dan Sunni. Mahmud Syaltut dalam kitabnya al-Fatāwā menerangkan bahwa, nikah Mut’ah adalah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai pasangan untuk melakukan nikah dengan masa tertentu atau tanpa masa dengan imbalan harta yang ditentukan. Perkawinan ini bertujuan tidak lain kecuali hanya memenuhi kebutuhan nafsu. Tidak diragukan lagi, bahwa perkawinan ini tidak disyariatkan dalam Islam dan tidak ada tuntunan di al-Qur’an.(Syaltut, 1991) Yang menyebutkan bahwa dasar pokok pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa raḥmah dan bisa saling melengkapi antara kedua pasangan sampai pada tujuan terbentuknya keluarga, anak-anak, dan keturunan yang saling membantu, sedangkan kawin kontrak jauh dari pokok dan tujuan pernikahan. (Rafiq, 2001)
	Mahmud Syaltut menguatkan keharaman nikah Mut’ah dengan menyebutkan dalil-dalil tentang keharamannya, Syaltut menyebutkan bahwa nikah Mut’ah adalah apabila seorang laki-laki dan wanita tak bersuami untuk tinggal bersama, ini hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan berakhir tanpa talak ketika masanya berakhir, atau dengan keduanya berpisah, bila mereka tidak menentukan masanya pada saat akad. (Rosyada, 2017) Tidak diragukan nikah ini tidak termasuk yang disyariatkan dalam Islam dan Al-Qur’an. Hal ini terdapat dalam kitab al-fatāwā karangan Syaltut. Al-Qur’an telah menyinggung perkawinan dengan kata nikah atau zawāj dalam banyak ayat-ayatnya. Yang dipahami dari ayat-ayat ini adalah perkawinan Dā’im demi membentuk suatu keluarga. Hukum-hukum yang disebutkan juga berkaitan dengan perkawinan ini yang dikuatkan dengan Q.S. al-Baqarah (2): 228 dan 230, serta Q.S. (24): 32, Q.S. (4): 21.32

Artinya:“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Q.S. al-Baqarah (2): 228

Artinya:“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” Q.S. al-Baqarah (2): 230

	Mahmud Syaltut memahami ayat-ayat itu berkaitan dengan nikah Dā’im. Kemudian Mahmud Syaltut juga membenarkan bahwa nikah Mut’ah itu diizinkan oleh Rasulullah Saw kepada para sahabat saat melakukan perang. Yang disebutkan juga dalam kitab al-Fatāwā, diperbolehkanya nikah Mut’ah karena ada hikmahnya, kemudian diharamkan. Betul bahwa Nabi saw memperbolehkan Mut’ah bagi orang-orang yang berperang. Telah ditetapkan pula dengan perkara yang tidak diragukan lagi, sesungguhnya Rasulullah Saw melarangnya dengan larangan yang umum dan mengharamkanya dengan pengharaman yang terus menerus. Imam Muslim telah mengumpulkan dali-dalil dalam sahihnya. (Nurlimah, 2013)
	Sahabat Umar melarang nikah Mut’ah dan mengancam pelakunya di depan seluruh sahabat dan mengharamkanya. Hal ini untuk mengamalkan dua hadis sahih dan mencabut tentang disyariatkannya nikah Mut’ah dari sebagian pemikiran. Rasulullah Saw telah membolehkan Mut’ah di masa pertumbuhan Islam pada waktu-waktu darurat sebagai jalan keluar untuk meringankan manusia di waktu darurat sampailah Islam sudah kuat hukumnya, maka hukum nikah Mut’ah diharamkan sesuai yang diinginkan Allah Swt dan pengharaman ini adalah umum dan untuk selamanya.(Nurlimah, 2013)
	Menurut Mahmud Syaltut, kehalalan dan keharaman nikah Mut’ah tidak bisa diletakkan dalam satu neraca, apalagi bila bobot keduanya sama. Izin Rasulullah Saw untuk melakukan nikah tidak lebih mengizinkan suatu perbuatan yang haramnya lebih ringan di saat darurat dan masa-masa awal pengenalan Islam. Izin semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk keabsahan nikah mut’ah.(Nurlimah, 2013)
	Dari penjelasan di atas, Syaltut menegaskan bahwa al-Qur’an memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukan dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga dan umat (bangsa). Al-Qur’an memandang bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar akad dan persetujuan biasa yang cukup diselesaikan dengan ijab kabul dan saksi, melainkan persetujuan itu ditingkatkan menjadi mīṡāq, piagam perjanjian (akta pernikahan), persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari, pertanggungjawabanya untuk terus memelihara dan memenuhinya.(Nurlimah, 2013)
	Dalam masalah nikah Mut’ah, Syaltut menggunakan ijtihadnya yang menggabungkan antara sumber Islam yang utama yaitu al-Qur’an dan hadis, selain itu juga menggunakan metode akal yaitu istinbāṭ. Menurut Syaltut, keharaman nikah Mut’ah ini mengandung maslahah dan menghindari mafsadah. Adapun metode ijtihad yang digunakan Syaltut dalam mengharamkan nikah Mut’ah adalah maṣlaḥah mursalah, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Karena hal ini mengandung mafsadah (kerusakan), dan bahkan mafsadah itu akan terjadi. Oleh karenanya, pernikahan Mut’ah tersebut harus dicegah. Jalan untuk mencegah mafsadah adalah dengan melarang pernikahan tersebut walaupun ada mazhab lain yang memperbolehkan. (Sulaeman, 2013)
	Berbicara mengenai mafsadah, al-Syaṭibi menguraikan kuantitas mafsadah menjadi empat. Pertama, suatu mafsadah itu benar-benar akan terjadi secara pasti. Kedua, mafsadah itu keberadaanya jarang terjadi atau adakalanya bisa terjadi. Ketiga, mafsadah itu diperkirakan mungkin bisa terjadi. Keempat, keberadaan mafsadah dan maslahah terjadi hampir berimbang dengan kuantitas mafsadahnya sedikit lebih banyak.
	Nikah Mut’ah ini akan menjadi malapetaka yang cukup besar dan akan jadi wabah penyakit dalam masyarakat ketika para pelaku Mut’ah ini mempermainkannya (misalkan menikah kemudian cerai, lalu menikah dan cerai lagi semaunya) tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam pelaksanaan nikah Mut’ah tersebut. Nikah ini akan berdampak lahirnya anak-anak yang tidak tahu kemana harus memanggil ayah (anak yang terlantar tidak tahu ayah biologisnya), para istri yang ditinggal tanpa ada yang bertanggung jawab terhadap masa depannya.(Rusydi, 2007)
Kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia
Perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang kuat dan perjanjian yang teguh (mîtsâqan ghalîzhan) yang didirikan dengan suatu niat untuk bergaul secara abadi antara suami-isteri, mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal senada juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2. Aturan undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan itu bukanlah bersifat sementara tetapi untuk selamanya yang tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga sakînah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, perkawinan mut’ah berlawanan dengan ketentuan ini karena bersifat sementara.(RaIs, 2014)
Kemudian undang-undang mengatur tentang keharusan mencatatkan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hukum perkawinan nasional, khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974, ada dua konsep perkawinan di dalamnya yang dapat dikatakan bahwa masing-masing berdiri sendiri namun saling berkaitan. Pertama konsep perkawinan (saja) sebagaimana yang termuat dalam pasal 1.  Kedua, konsep perkawinan yang sah sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 ayat (1). Konsep pertama yaitu konsep perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan pada konsep perkawinan yang termuat di dalam pasal tersebut, bentuk atau model perkawinan yang dilaksanakan oleh orang Islam, yang dapat masuk ke dalamnya adalah; a. perkawinan yang ada unsure akadnya. b. nikah daim. Atas dasar itu maka istilah kawin kontrak tidak dikenal sekaligus tidak ada diatur dalam hukum perkawinan nasional Indonesia. Terlebih lagi jika kawin kontrak itu dikonsepkan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dalam jangka waktu tertentu, jelas sangat bertolak belakang dengan konsep perkawinan yang dimuat dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas tadi.
Konsep kedua, yaitu konsep perkawinan yang sah, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Berkenaan dengan ketentuan hukum yang terkandung dalam pasal ini, telah disebut dan dijelaskan secara panjang lebar pada pembahasan terdahulu, bahwa acuan atau ukuran bagi keabsahan suatu perkawinan menurut hukum nasioanal Indonesia adalah hukum agama dari orang yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, maka bagi orang yang beragama Islam, acuan, ukuran, atau patokan bagi sah tidaknya perkawinan yang mereka laksanakan di pandang dari aturan hukum nasional adalah hukum Islam.
Mengenai perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ini, juga telah dikemukakan pembahasannya secara panjang lebar dalam, perkawinan yang sah atau syar’i itu ada dua macam. Pertama, perkawinan dalam kategori nikah daim, kedua perkawinan dalam kategori nikah mut’ah. Kendatipun untuk nikah mut’ah terjadi perbedaan pendapat tentang keabsahannya sekarang. Namun semua umat Islam sepakat bahwa nikah mut’ah tersebut pernah dihalalkan dan sah pada masa awal Islam (pada masa Nabi). Dan saat sekarang oleh sebagian masyarakat muslim (termasuk di Indonesia) dipahami, diyakini, dan diamalkan sebagai suatu perkawinan yang halal dan sah. Tidak ternasakh, karena menurut mereka tidak ada nas sahih yang me-nasakh hukum kehalalan dan ke absahannya.
Berkenaan dengan kawin kontrak yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang ada dan terjadi di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, oleh sebagian masyarakat Indonesia dipersamakan dengan, atau dikategorikan kepada nikah mut’ah. Mengenai nikah mut’ah, bahwa inti dari nikah mut’ah itu, yang membedakannya dari nikah daim terletak pada kontraknya (perjanjian tentang jangka waktu lama masa perkawinannya). Jika inti dari nikah mut’ah itu adalah kontraknya, maka kawin kontrak itu dapat dipersamakan dengan atau dikategorikan kepada nikah mut’ah. Kendatipun memang tidak semua yang diistilahkan dengan kawin kontrak itu dapat dikategorikan kepada nikah mut’ah. Sebab untuk dapat dikategorikan sebagai nikah mut’ah harus terpenuhi beberapa syarat. Jika nikah mut’ah dapat dikategorikan sebagai bagian dari model perkawinan menurut konsep hukum Islam, maka kawin kontrak itu juga (walaupun untuk sebagian saja) dapat pula dikategorikan sebagai perkawinan yang dapat dinilai sah tidak sahnya menurut hukum Islam dan hukum nasional.
Mengambil kesimpulan bahwa kawin kontrak (untuk sebahagiannya) dikategorikan kepada atau dipersamakan dengan nikah mut’ah, dalam metode instimbat hukum Islam inilah yang dikenal dengan metode qiyas, sedang dalam ilmu hukum ini disebut dengan metode silogisme. Atau dalam istilah lain digunakan juga istilah metode berpikir analogi (argumentum per analogian).(Pitlo, 1993) Atas dasar pemaparan seperti di atas, maka kawin kontrak yang ada dan terjadi di Indonesia ini dikelompokkan atau dikategorikan kepada empat macam. Pertama kategori prostitusi berkedok agama dengan memberi istilah perkawinan. Kedua nikah daim yang tidak sah menurut fikih munakahat yang diawali dengan perjanjian kedua mempelai mengenai lama masa perkawinannya sebelum akad nikah (di luar akad nikah). 
Ketiga nikah daim yang sah menurut fikih munakahat yang diawali dengan perjanjian kedua mempelai mengenai lama masa perkawinannya sebelum akad nikah (di luar akad nikah). Keempat merupakan nikah mut’ah. Dari paparan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kendatipun secara konkrit atau secara nyata, jelas dan tegas hukum perkawinan nasional tidak ada memuat dan mengatur mengenai masalah kawin kontrak, namun dari sudut kajian dan pendekatan konsep ditemukan adanya unsur universal yang abstrak yang dapat mewakili konsep kawin kontrak itu di dalam hukum perkawinan nasional Indonesia tersebut. Unsur universal yang abstrak yang dapat mewakili konsep kawin kontrak dimaksud adalah konsep perkawinan yang terdapat dalam redaksi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya, bahwa yang terjadi di sini menurut hemat penulis lebih cenderung kepada ketidak jelasan atau kekaburan undang-undang mengenai hukum bagi kawin kontrak itu daripada kekosongan hukum terhadapnya. Berdasarkan pendekatan konsep melalui dua konsep yang terkandung dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hanya dua dari empat macam model kawin kontrak tersebut tadi dapat ditempatkan pada posisi kelas fenomena atau partikuler yang diwakili oleh konsep perkawinan yang terdapat dalam redaksi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 KHI.
Berdasar pada analisa seperti dikemukakan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nikah mut’ah itu sah menurut aturan hukum nasional Indonesia. Dasar bagi ke-sahan nikah mut’ah itu dalam peraturan perundang-undangan nasional adalah Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Bunyi redaksi pasal 2 itu adalah “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dikatakan nikah mut’ah itu sah menurut hukum nasional dengan berdasar pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, sebab isi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bermakna umum, dan mengakomodasi pluralisme yang ada dan terjadi dalam hukum Islam. Sedang di dalam hukum Islam dikenal dua macam nikah yang sah dalam pemahaman, keyakinan, dan pengamalan mazhab-mazhab yang ada. Kedua nikah dimaksud yaitu nikah daim dan nikah mut’ah. Jika hasil telaahnya seperti yang dikemukakan di atas bahwa nikah mut’ah itu sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, maka kawin kontrak yang dikonsepsikan sebagai bentuk dari nikah mut’ah yang ada dan terjadi di Indonesia ataupun dalam bentuk nikah daim tersebut adalah juga sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Posisi keabsahannya yang ditemukan melalui metode berfikir yang disandarkan pada teori pluralisme tersebut, nampaknya akan lebih dan semakin jelas manakala cara berfikirnya disandarkan pula pada teori silogisme.
Sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemikiran kaum Syi’ah tentang nikah Mut’ah ini ditanggapi oleh seorang Rektor Universitas al-Azhar Syaikh Mahmud Syaltut, ia berpendapat bahwa nikah Mut’ah bertentangan dengan tujuan pensyariatan pernikahan, yaitu untuk membentuk keluarga dan keturunan. Nikah Mut’ah tidak mewujudkan tujuan ini dan hanya nikah Dā’im yang mampu merealisasikan. Menurutnya, nikah Mut’ah hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan hawa nafsu. (Nur, 2012)
Akad mut’ah tidak dapat diperbaharui sebelum periode waktunya berakhir.Oleh sebab itu jika kedua pihak ingin memperbaharui akad, pihak pria hanya perlu mengembalikan periode waktu yang tersisa kepada wanita. Sehingga mengakibatkan berakhirnya pernikahan. Kemudian mereka bisa membuat akad baru. Ketika wanita menikah kembali dengan pria yang sama, dia tidak mempunyai periode tunggu.
Mahmud Syaltut berpendapat menguatkan keharaman nikah Mut’ah dengan menyebutkan dalil-dalil tentang keharamannya, Syaltut menyebutkan bahwa nikah Mut’ah adalah apabila seorang laki-laki dan wanita tak bersuami untuk tinggal bersama, ini hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan berakhir tanpa talak ketika masanya berakhir, atau dengan keduanya berpisah, bila mereka tidak menentukan masanya pada saat akad.(Rosyada, 2017)
Keharaman nikah Mut’ah yang dirumuskan oleh Muhammad syaltut sejalan dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 yang menegaskan bahwa perkawinan itu bukanlah bersifat sementara tetapi untuk selamanya yang tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga sakînah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi isi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” seolah memberikan penafsiran akan sahnya nikah mut’ah, padahal konsep perkawinan mut’ah bertentangan dengan KHI dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut. (RaIs, 2014)
Berdasarkan apa yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis berkesimpulan seyogianya terdapat ketentuan tambahan dalam rukun perkawinan  yang terdapat dalam BAB IV Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan harus dicatatkan. Sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sejalan dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam KHI.  Dan agar isi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diartikan sebagai kebolehan melakukan perkawinan mut’ah.

PENUTUP
	Keharaman nikah Mut’ah yang dirumuskan oleh Mahmud syaltut sejalan dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 yang menegaskan bahwa perkawinan itu bukanlah bersifat sementara tetapi untuk selamanya yang tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga sakînah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi isi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” seolah memberikan penafsiran akan sahnya nikah mut’ah, padahal konsep perkawinan mut’ah bertentangan dengan KHI dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut.
 
DAFTAR PUSTAKA
Al-Bayumi, A. A.-R. (1968). Hayāt al-Imām al-Sayyid Sāhib al-Faḍīllah al-Ustaz al-Syaikh Mahmūd Syaltūt. Dar al-Qalam.
Al-Syawkânî. (n.d.). Nayl al-Awthâr. Dâr al-Fikr.
Ash-Shobuni, M. A. (n.d.). Rawā’ih al-Bayān fi Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min alQur’ān. Dar al-Qalam.
Badwi, A. (2013). Kontribusi Syaltut Dalam Reformasi Hukum Islam. Hukum Diktum, 11(1), 60.
Fenomena kawin kontrak di Puncak Bogor kian memprihatinkan. (n.d.). Jawapos.Com.
Hamdani, M. F. (2008). Nikah Mut’ah; Analisis Perbandingan Hukum antara Sunni dan Syi’ah. Gaya Media Pratama.
Jannati, M. I. (2007). Fiqih Perbandingan Lima Madhab. Cahaya.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
Nur, M. M. (2012). Tipologi Pemikiran Tentang Kewenangan Sunnah Di Era Modern. Substantia, 14(2), 149.
Nurlimah, N. (2013). Perilaku Komunikasi Wanita Syiah Dalam Pernikahan Mut’ah. Edutech, 1(3).
Pitlo, S. M. dan A. (1993). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti.
Purwanto, M. R. (2008). Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas. An-Nur: Jurnal Studi Islam, 1(1).
Purwanto, M. R. (2013). Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence. Al-Mawarid, 8(2).
Putri, D. A. (2019). Kritik Mahmud Syaltut Terhadap Praktik Nikah Mut’ah. Al-Manhaj, 1(1), 62.
Rafiq, A. (2001). Keabsahan Poligami Prespektif Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut. Ulul Albab, 3(2), 159.
RaIs, I. (2014). Praktik Kawin Mut’ah di Indonesia dalam Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Ahkam, 14(1), 98.
Rosyada, Y. A. (2017). Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran. Profetika : Jurnal Studi Islam, 18(2), 171.
Rusydi, T. E. F. (2007). Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni & Syi’ah. Pilar Media.
Sulaeman, B. (2013). Reformasi Pemikiran Hukum Islam. Hukum Diktum, 11(2), 127.
Syaltut. (1991). al-Fatawa. Dar al-Syuruq.
Yusuf Qaradhawi. (2012). Halal dan Haram. Jabal.