HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL

Eka Sakti Habibullah

Sari


Hukum Islam adalah hukum yang hidup (living law). Ia berjalan ditengah-tengah
masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa
dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Menyusul dokrin ekonomi syariah kembali
muncul dengan kuat pada abad XX secara global, dimaksudkan untuk
membangun sebuah system ekonomi yg sesuai dgn wahyu (Islamic scepture) dan
tradisi yang melingkupinya. Diawali pada tahun 1940-an dan baru dekade
kemudian konsep Hukum Ekonomi Syariah mulai muncul di berbagai negara.
Pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan
menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk Bait
at Tamwil, BPRS atau perbankan syariah. Perbankan syari‟ah menjadi wadah
terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi
hasil secara adil sesuai prinsip syari‟ah. Sistem ekonomi Syariah sama sekali
tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama “Sila Ketuhanan Yang
Maha Esa,” juga sama sekali tidak bertentangan apalagi melawan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik bagian Pembukaan (preambule) yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: “…Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” Sehingga lahirnya undang undang Hukum Ekonomi Syariah menjadi payung hukum dalam permaslahan yang muncul terkait ekonomi syariah.

Keywords: hukum ekonomi syariah, hukum nasional, keadilan sosial.


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

Jl. Raya Dramaga KM. 7

Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat

Kota Bogor

Telp: 0251-8625187
HP: 0812 2220 2006
email: lppm@staialhidayahbogor.ac.id

 

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.